Jumat, 18 Februari 2011

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK


A.    PENDAHULUAN
Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B.     TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh berbgai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu :
1)   Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability of explain)
2)   Kemampuan untuk memprediksi (the ability of predict)
3)   Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena).
Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu :
1)   Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada
2)   Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan
3)   Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.
Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu ilmu murni, ilmu deskriptif, ilmu derivative, ilmu sinoptis, dan ilmu terapan. Ilmu terapan adalah disiplin ilmu yang secara khusus terpisah dari disiplin ilmu yang lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil dari disiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contohnya ilmu akuntansi.
Jika dikaitkan dengan bangunan dari suatu ilmu (body of language), akuntansi sektor publik dikatakan memiliki teori yang mapan apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Bangunan ilmu terdiri atas konsep dasar (basic concept) sebagai landasan ilmu tersebut (philosophical foundation), postulat, teori, konsep, prinsip, standar dan praktik aplikasi. Akuntansi sektor publik sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi. Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi.
Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalakan (reliable).
Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (constraints) yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah :

Obyektifitas
Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.
Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder.
Manajemen memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan teknik akuntansi yang bisa menginformasikan laporan keuangan secara lebih baik sebagai ukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu, teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.

 Konsistensi
Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern) sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.

Daya banding
Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan obyektifitas karena semakin obyektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingannya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda

Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan.

Ekonomis dalam Penyajian laporan
Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam Penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Materialitas
Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (subjective judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangn yang digunakan merupakan professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

C.    PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.
Masisi (1978) dalam Glynn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akiuntansi keuangan sebagai berikut :
1.      Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan.
2.      Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat
Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of recognition). Pada prinsipnya suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentudari proses  operasi. Misalnya, ketika barang diterima atau pada waktu pemesanan.
3.      Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas
Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen, yaitu komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan: kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisis debit. Komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan :kesalahan akuntansi  muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga.


4.      Menghitung pengaruh masing-masing operasi.
Baik akuntansi sektor publik maupun swasta direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akuntansi transaksi. Dan keduanya sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi.

D.    STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntasi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian yang telah ditetapkan, sistem akuntasi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.
Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitasndan objektifitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.
Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.
Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi antara lain :
a)   Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
b)   Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya
c)   Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
d)  Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika :
a)      Standar terlalu banyak
b)      Standar terlalu rumit
c)      Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya
d)     Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general-purpose standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna
e)      Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara:
·         Entitas publik dan non0publik
·         Laporan keuangan tahunan dan interim
·         Organisasi besar dan kecil
·         Laporan keuangan auditan dan non-auditan
f)       Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya.

E.     TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Terdapat lima teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain.
Berikut adalah teknik-teknik akuntansi tersebut :

1.   Akuntansi Anggaran
Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk mmenekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

2.   Akuntansi Komitmen
Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggara, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran ( Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (overcommit). Manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anngaran.
Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (legal liability) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.

3.   Akuntansi Dana
Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Disektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas.
Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Saat ini dalam akuntansi dana, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya.
Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis.  Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik  pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (fund) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.
Perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik dapat digambarkan sebagai berikut :
Organisasi bisnis



A=U+B
 
 
                                                 Organisasi sektor publik
                                                    Dana 1              Dana 2
                                                    A=U+SD          A=U+SD
                                                 
                                                   Dana 3               Dana n
                                                   A=U+SD        A=U+SD






 

                                                  Aktiva               Utang jk
                                                  Tetap                Panjang
Keterangan :
A=Aktiva                    KB=Kekayaan Bersih
SD= Saldo Dana         U=Utang
           = organisasi secara keseluruhabn yang mana laporan konsolidasi biasanya tidak tersedia
Sistem akuntansi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (accounting entity) dan entitas anggaran (budget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari dewan legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundangan.
Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu :
1.   Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund) : digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintah (governmental funds).
2.   Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendable funds) : untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (proprietary funds).

4.   Akuntansi Kas
Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated). Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran (unwise expenditure atau overspending).

5.   Akuntansi Akrual
Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund (full accrual) dengan governmental funds (modified accrual) karena biaya (expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditur difokusnya pada general fund. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur, bukan expense.
Berbeda dengan governmental fund,yang menjadi kepentingan proprietary fund dan juga organisasi bisnis adalah net income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) pada saat terjadi (incurred). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.
Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan pada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (Proper matching cost againts revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public servicves oriented).
Perbedaan akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut.
1.      Basis kas : penerimaan kas-pengeluaran kas =perubahan kas.
2.      Basis akrual : Pendapatan (income)- biaya-biaya= rugi/laba(surplus/defisit)
3.      Pendapatan (income) :penerimaan kas selama satu periode akuntansi-saldo awal piutang+saldo akhir piutang
4.      Biaya : kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi- saldo awal utang+ saldo akhir utang.
5.      Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di limgkungan mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. Tujuan pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Single Entry dan Doubled Entry
Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good governance yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan sistem single entry menjadi doubled entry dipandang sebagai solusi mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.
Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat.

2 komentar:

UII Official mengatakan...

Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

katya ulinnuha jafi mengatakan...

terima kasih infonya. Mohon diinfokan sumbernya ttg akuntansi komitmen. terima kasih

Poskan Komentar

 
Powered by Blogger